SINKRONISASI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER

Sulistio Adi Winarto

Abstract


PKL adalah salah satu pekerjaan yang menjadi populer bagi kebanyakan orang di kota Jember. Sebenarnya, ada peraturan yang mengatur tentang PKL. Saat ini ketika kita melihat peraturan yang berlaku di Jember kota adalah peraturan yang terbuat dari tahun 2006 hingga 2009, sedangkan peraturan tidak berlaku lagi hari ini. Serius, Jika kita melihat kasus yang bersangkutan, tidak ada sinkronisasi antara peraturan dan situasi truely. Jadi, dalam hal ini penulis akan membahas tentang "Peraturan Sinkronisasi tentang PKL di Kota Jember".

Kata kunci: PKL, Sinkronisasi


References


Alisjahbana. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan. ITS Press Surabaya.Cetakan ke 1, januari 2006

Bambang Marhijanto, edisi pertama. Kamus lengkap bahasa Indonesia populer. Bintang timur Surabaya. 1995

M. Dahlan Al Barry, kamus ilmiah populer. Arkola, Surabaya. 1994. R. Soegitjatno Tjakranegara. “Hukum Acara Perdilan Tata Usaha Negara di Indonesia”. penerbit : Sinar Grafika. 1994.

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, edisi pertama, kencana, Jakarta 2008 Philipus M. Hadjon Dkk, Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press.

B. Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, 1997.

Fahmi Amrusyi,. “Otonomi dalam Negara Kesatuan” dalam Abdurrahman (ed.).Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press 1987

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen.

Undang-Undang no 32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pembuatan Undang-Undang

Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik dan Bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 mengenai Jenis Dan Produk Hukum daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2006 mengenai Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember No 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 6 Tahun 2008 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember No 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Jember

www. Wikipedia bahasa Indonesia com. Artikel Pedagang Kaki Lima. Ensiklopedia Bebas edisi 10 November 2009, BPS provinsi DKI Jakarta.

http://www. Google.com./educations articles/pengertian-generasi-muda. Rudi Amir. 22 januari 2009. kesejahteraan, sosial.

http/www/web25/web/teguhaditya/wpcontent/ themes/dewantis-dandelion-1- 3/single.php on line 24.

http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html.




DOI: https://doi.org/10.32528/faj.v7i1.610

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 FAIRNESS AND JUSTICE



View My Stats